Menampilkan postingan dengan label Opini Sosial

Kedaulatan di Tangan Desa, Menakar Wajah Baru BLT Dana Desa 2026

Di bawah suasana temaram balai desa karena mendung Januari, perdebatan sengit seringkali pecah bukan karena perselisiha…

Menenun Kembali Serat Martabat, Kala Rehabilitasi Sosial Menjadi Jantung Kemanusiaan

Di sudut-sudut kota yang bising dan di kesunyian desa yang tersembunyi, seringkali kita jumpai jiwa-jiwa yang kehilanga…

Visi Kemanusiaan, Meretas Belenggu Memuliakan Martabat

Gugatan di Balik Secarik Bantuan Seringkali, kita terjebak dalam kacamata yang sempit, menganggap bahwa kesejahteraan a…

Menerjang Protokol, Menggugah Nurani Tokoh Desa untuk Pendampingan Personal Lansia dan Difabel

Mengapa Harus "Personal"? Selama ini, penanganan masalah sosial di tingkat desa seringkali terjebak dalam s…

Dekonstruksi Tata Kelola Sosial, Menggugat Stigma dan Inkompetensi Birokrasi Dalam Penanganan ODGJ

Paradoks Tanggung Jawab dalam Labirin Birokrasi Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) seringkali menjadi cermin…

Terperangkap di Garis Abu-Abu, Urgensi Memasukkan Penyakit Kronis dalam Spektrum Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Selama ini, instrumen jaring pengaman sosial kita cenderung berfokus pada kategori fisik dan situasional yang terlihat,…

Jejak Sunyi Prajurit Diponegoro di Sambong Korelasinya dengan Semangat Sosial

Sumpah Setia di Hutan Jati, Menelusuri Jejak Prajurit Diponegoro dan Ajaran Manunggal di Sambong SAMBONG – Sejarah ser…

Sisi Gelap Efisiensi APBDes, Menghitung Sisa Nafas Ambulans Desa

Di salah satu sudut Kecamatan Sambong, sebuah papan proyek berdiri tegak. Gedung  KDMP menjadi simbol harapan baru—seb…

Membaca Ulang Arah Desa 2026, Mengapa DTSEN dan KDMP Adalah Jawaban Atas Kritik Klasik Kita?

Bagi rekan-rekan intelektual di kedai kopi atau forum diskusi desa di wilayah Sambong, Temengeng hingga Giyanti, tahun …

Belenggu Mistik di Desa Temengeng, Saat Klaim "Bantuan Gaib" Dukun Menghalangi Kesembuhan Medis ODGJ

SAMBONG – Di balik rimbunnya hutan jati dan ketenangan Desa Temengeng, tersimpan sebuah ironi kemanusiaan yang menyesa…

Sinergi Aparat Dan Netizen Mengawal Dana Bansos Di Era Keterbukaan Informasi

Ketakutan terbesar dari desentralisasi anggaran adalah "perpindahan lahan korupsi" dari pusat ke daerah. Namu…

Membedah Model Desentralisasi, Solusi 6 Tepat Dalam Penyaluran Jaring Pengaman Sosial

Pencoretan 1,9 juta data oleh Kemensos pada 2025 adalah bukti bahwa sistem sentralisasi telah mencapai titik jenuhnya. …

Menuju Demokrasi Bansos, Mengapa Desa Harus Jadi Panglima Data Kemiskinan?

Fenomena 1,9 juta "penerima bansos siluman" yang dicoret Kementerian Sosial pada pertengahan 2025 menjadi lon…

Mereset Bansos Mengembalikan Kedaulatan Data ke Tangan Desa

Gugatan dari Pinggiran Sudah saatnya kita jujur, sistem bantuan sosial yang sentralistis saat ini masih menyisakan luka…