Mereset Bansos Mengembalikan Kedaulatan Data ke Tangan Desa

Penyaluran bantuan sosial Kemensos kepada keluarga lansia difabel di wilayah Cepu Raya, Blora

Gugatan dari Pinggiran

Sudah saatnya kita jujur: sistem bantuan sosial yang sentralistis saat ini masih menyisakan luka bernama inclusion dan exclusion error. Masih ada warga yang mampu justru menerima, sementara lansia sebatang kara di sudut desa Jati atau Randublatung justru terlewatkan. Kuncinya hanya satu: Desentralisasi.

Data Kasat Mata, Validitas Tanpa Manipulasi

Pemerintah Pusat harus berani mereset program bantuan rutin. Validasi data paling akurat bukan berada di server pusat, melainkan di forum Musyawarah Desa (Musdes). Mengapa? Karena objek sasarannya bersifat "kasat mata":

  1. Lansia Non-Produktif: Semua warga desa tahu siapa yang sudah tidak berdaya.

  2. Penyandang Difabel: Keberadaan mereka nyata di tengah masyarakat.

  3. Penyandang Penyakit Kronis: Kondisi mereka dipantau langsung oleh tetangga kiri-kanan.

Memvalidasi mereka tidak butuh algoritma rumit. Cukup gunakan mata dan hati nurani warga desa. Jika desa diberikan kewenangan penuh dalam eksekusi data dan anggaran, angka kesalahan data bisa ditekan hingga titik nol.

Pengawasan Kolektif APH, LSM, dan Kemensos

Ada kekhawatiran desentralisasi akan memicu nepotisme desa? Di sinilah peran krusial pengawasan. Dengan data yang dipajang transparan di balai desa, LSM, Aparat Penegak Hukum (APH), dan kami di Kemensos sebagai leading sector dapat melakukan audit dengan jauh lebih mudah. Pengawasan akan lebih efektif jika objek yang diawasi berada tepat di depan mata.

Memisahkan Rutinitas dari Kedaruratan

Saran konkret saya: Pisahkan anggaran bencana alam dengan anggaran rutin untuk lansia, difabel, dan penyakit kronis. Urusan kemanusiaan bagi mereka yang tidak beruntung secara fisik dan usia tidak boleh "mengantre" atau terganggu oleh birokrasi penanganan bencana yang sifatnya insidental.

Kesimpulan

Pedoman Umum (Pedum) boleh dari Pusat, tapi eksekusi harus di daerah. Mari kita kembalikan urusan wong cilik kepada mereka yang paling dekat: Pemerintah Desa. Saatnya berhenti melihat data sebagai angka, dan mulailah melihatnya sebagai nyawa.