Sisi Gelap Efisiensi APBDes, Menghitung Sisa Nafas Ambulans Desa

Di salah satu sudut Kecamatan Sambong, sebuah papan proyek berdiri tegak. Gedung KDMP menjadi simbol harapan baru—sebuah lompatan menuju kedaulatan ekonomi. Namun, di baliknya, seorang Kepala Desa dan Pengampu Pemberdayaan sedang pusing tujuh keliling melihat postur Anggaran Deana Desa 2026.

Masalahnya klasik namun fatal, Seorang warga ODGJ harus dirujuk ke RSJ di Solo. Jaraknya 100 kilometer lebih. Butuh BBM, butuh biaya makan pendamping, dan butuh akomodasi karena pengurusan di RSJ tidak secepat membalik telapak tangan. Pertanyaannya, Pakai uang siapa?

Bagi kaum intelektual desa yang sering mengutip buku tentang "Pembangunan Berkelanjutan", kita harus sepakat bahwa pembangunan tidak boleh meninggalkan mereka yang paling lemah (leave no one behind). Membangun infrastruktur digital dan fisik adalah keharusan, namun memastikan warga miskin bisa sampai ke rumah sakit adalah kemanusiaan yang tidak bisa ditawar.

Kita tidak boleh terjebak dalam romantisme pembangunan ekonomi (KDMP) namun abai pada fungsi pelayanan dasar. Efisiensi anggaran akibat integrasi data DTSEN seharusnya tidak digunakan untuk memangkas anggaran layanan sosial, melainkan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang keluar untuk ambulans desa benar-benar digunakan oleh mereka yang ada di daftar kemiskinan ekstrem.

ODGJ yang lari dari panti dan harus dijemput ulang adalah realitas lapangan yang "tidak ada di buku teks". Hal ini menuntut adanya pos Dana Cadangan Sosial yang fleksibel namun tetap akuntabel.

Kami menantang para pemikir desa. Mari kita jangan hanya kritis pada angka-angka besar di APBDes, tapi mulailah kritis pada bagaimana desa melindungi martabat warganya yang paling tidak berdaya. Jangan sampai gedung koperasi kita berdiri megah, namun ambulans kita mogok karena kehabisan bensin saat membawa nyawa manusia.