Orkestrasi di Atas Meja Data, Ikhtiar Memastikan Piring Rakyat Tak Kosong
Di sebuah ruang rapat di jantung Jakarta, belum lama ini, aroma kopi barangkali tak mampu menutupi aroma urgensi yang menguar dari meja bundar. Di sana, masa depan perut jutaan rakyat Indonesia untuk tahun 2026 sedang dipertaruhkan. Bukan sekadar angka di atas kertas, namun sebuah komitmen untuk memastikan bahwa mereka yang berada di pelosok—seperti warga di Kedungtuban atau petani di Jati—tak lagi terlewat oleh jaring pengaman negara.
Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, berdiri dengan ketegasan yang terukur. Baginya, bantuan sosial seperti PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) bukan sekadar rutinitas birokrasi. Ia adalah napas bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah dipatok sebagai target tahun depan. Namun, Agus sadar betul, musuh terbesar dari sebuah niat baik adalah data yang usang.
"Seluruhnya kami salurkan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional," tegas Agus Jabo. Kalimat ini bukan sekadar jargon. Ini adalah janji untuk mengakhiri drama "salah sasaran" yang kerap menghantui bantuan pemerintah. Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kini menjadi kitab suci yang tak boleh dikhianati.
Prosesnya tak main-main. Agus menjelaskan sebuah mekanisme berlapis: pendataan dimulai dari akar rumput di tingkat desa, divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), lalu dikunci dengan ground check oleh para pendamping PKH di lapangan. Sebuah kerja kurasi yang melelahkan, namun krusial demi transparansi.
Di sisi lain meja, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, membawa kabar optimistis sekaligus menantang. Produksi pangan tahun 2026 diprediksi akan melonjak. Namun, dalam hukum ekonomi, kelimpahan sering kali menjadi pedang bermata dua: harga bisa jatuh dan petani bisa merugi.
Solusinya? Pemerintah sepakat menaikkan Cadangan Beras Pemerintah (CPP) dari 3 juta ton menjadi 4 juta ton. Bulog kembali didapuk menjadi ujung tombak, menjaga stabilitas harga agar gabah petani di lumbung-lumbung pangan tetap bernilai, sembari memastikan ketersediaan pangan di wilayah terdepan dan tertinggal tetap terjaga.
Sinergi antara Kemensos dan Kemenko Pangan ini ibarat dua sisi koin. Kemensos memastikan siapa yang berhak menerima, sementara Kemenko Pangan memastikan barang yang diterima tersedia dengan harga yang stabil. "Korelasi ini harus dinamis," ujar Agus Jabo, menekankan bahwa sinkronisasi data adalah kunci agar bantuan pangan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan beriringan dengan bantuan tunai.
Bagi masyarakat di Cepu Raya, mulai dari para lansia penerima manfaat ATENSI di Sambong hingga keluarga prasejahtera di Kradenan, rapat di penghujung tahun 2025 ini adalah secercah harapan. Bahwa di tahun 2026 nanti, negara hadir bukan dengan bantuan yang "asal ada", melainkan dengan presisi yang menghargai martabat manusia.
Negara sedang mencoba menjahit kembali jaring-jaring sosial yang pernah robek oleh karut-marut data. Di tangan Agus Jabo dan Zulkifli Hasan, orkestrasi pangan dan data ini diharapkan mampu menciptakan sebuah harmoni: piring yang terisi, petani yang terlindungi, dan kemiskinan yang perlahan-lahan terkikis dari bumi pertiwi.