NURANI NEGERI, Mengawal Kebijakan, Memanusiakan Harapan

PEKALONGAN – Di balik tirai hujan yang membungkus Kota Pekalongan, Aula Kecamatan Pekalongan Barat berubah menjadi saksi bisu sebuah pertemuan yang melampaui sekadar kunjungan birokrasi. Senin itu, 19 Januari 2026, di tengah kepungan banjir yang merendam harapan, seorang perempuan muda bernama Fitria (27) menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada tempat berteduh, sebuah martabat.

Fitria, seorang anak difabel yang memikul tantangan mental dan fisik sejak lahir, merupakan sosok Pemerlu Atensi Sosial (PAS) yang selama ini luput dari jangkauan akses formal. Selama hampir tiga dekade, dunia pendidikan hanyalah bayang-bayang di balik jendela rumahnya. Ibunya, Siti Qomariah (52), terperangkap dalam pilihan yang mustahil, bekerja sebagai pembantu rumah tangga demi sesuap nasi, atau tinggal di rumah mengurus Fitria dan suaminya yang dirundung sakit.

Namun, struktur kekuasaan menunjukkan wajah kemanusiaannya hari itu. Saat Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, melangkah di antara 449 pengungsi, langkahnya terhenti. Bukan sekadar menatap, Gus Yasin—sapaan akrab Wagub Jateng—memilih untuk melakukan rekognisi mendalam. Dalam perspektif neuropolitik, momen ini adalah resonansi mirror neurons, di mana seorang pemimpin memvalidasi keberadaan kelompok difabel bukan sebagai beban, melainkan sebagai warga negara yang berhak atas atensi negara.

“Harus dipastikan sekolahnya bagaimana,” titah Gus Yasin tegas namun sarat kasih.

Wagub tidak hanya memberi instruksi; namun menitipkan amanah pendidikan Fitria langsung kepada Camat Pekalongan Barat sebagai langkah konkret penanganan Pemerlu Atensi Sosial (PAS). Ini adalah bentuk kebijakan berbasis empati yang mampu memicu hormon oksitosin dalam psikologi massa—membangun kepercayaan publik melalui tindakan nyata yang menyentuh akar kemanusiaan.

Bagi Siti Qomariah, janji beasiswa itu adalah pelangi di tengah badai. “Baru kali ini ada yang memberi beasiswa sekolah,” ucapnya dengan suara bergetar dan mata yang berkaca-kaca. Kursi roda dari Dinas Sosial sebelumnya telah memberi Fitria mobilitas fisik, namun keberpihakan Gus Yasin terhadap hak-hak difabel hari itu memberikan Fitria mobilitas intelektual.

Di tengah genangan air yang dingin, sebuah hangat harapan mulai menjalar. Penanganan terhadap Fitria sebagai Pemerlu Atensi Sosial (PAS) bukan lagi sekadar retorika, melainkan komitmen nyata dari tangan kekuasaan yang memilih untuk memeluk mereka yang paling membutuhkan perlindungan.