Korban Trafficking, Anatomi Eksploitasi dalam Perspektif Global dan Regulasi Nasional

Fenomena perdagangan orang (human trafficking) seringkali disebut sebagai "perbudakan modern" yang mencabik-cabik martabat manusia. Di Indonesia, terminologi "Korban Trafficking" bukan sekadar label sosial, melainkan status hukum yang memiliki kriteria baku demi menjamin perlindungan dan pemulihan kesejahteraan sosial.

Etimologi dan Konstruksi Makna

Secara leksikal, istilah trafficking berasal dari kata kerja bahasa Inggris traffic yang merujuk pada perdagangan atau transaksi barang ilegal. Namun, dalam konteks kemanusiaan, objek yang "dipertukarkan" adalah manusia.

Secara gramatikal, penggunaan kata "Korban" menempatkan subjek sebagai pihak yang menderita akibat perbuatan orang lain (pelaku). Maka, "Korban Trafficking" secara bahasa berarti individu yang menjadi objek transaksi ilegal yang melibatkan unsur paksaan, penipuan, atau penculikan demi tujuan eksploitasi.

Perspektif Organisasi Internasional

Menurut Protokol Palermo (2000) yang diinisiasi oleh PBB, perdagangan orang melibatkan tiga pilar utama: Tindakan (perekrutan, transportasi, pemindahan), Sarana (ancaman, kekerasan, penipuan), dan Tujuan (eksploitasi).

Organisasi internasional seperti International Organization for Migration (IOM) menekankan bahwa seseorang dianggap korban sejak adanya manipulasi posisi kerentanan, bahkan jika korban tersebut pada awalnya memberikan "persetujuan" (consent), karena persetujuan tersebut dianggap tidak sah jika didasari atas penipuan atau paksaan.

Korban Trafficking dalam Lensa Regulasi Indonesia

Merujuk pada Permensos No. 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS, definisi korban trafficking dipertajam untuk memudahkan intervensi sosial. Negara mendefinisikan korban sebagai seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.

Untuk kepentingan validasi data dan pemberian bantuan, Permensos menetapkan lima kriteria spesifik bagi seorang individu untuk dikategorikan sebagai Korban Trafficking:

1. Mengalami Tindak Kekerasan: Adanya serangan fisik maupun intimidasi yang merusak integritas tubuh dan jiwa.

2. Eksploitasi Seksual: Pemanfaatan organ tubuh atau kemampuan seksual untuk keuntungan finansial atau kepentingan pihak lain.

3. Penelantaran: Pengabaian hak-hak dasar (makanan, tempat tinggal, kesehatan) selama masa kerja atau pengiriman.

4. Pengusiran (Deportasi): Seringkali korban terjebak dalam masalah keimigrasian akibat dokumen yang dipalsukan oleh sindikat, berujung pada pengusiran paksa.

5. Disfungsi Sosial di Tempat Kerja: Ketidakmampuan menyesuaikan diri di lingkungan baru (terutama luar negeri) yang disebabkan oleh tekanan atau kondisi kerja yang tidak manusiawi, sehingga fungsi sosialnya terganggu.

Kesimpulan

Memahami definisi korban secara komprehensif adalah langkah awal dalam memutus rantai perdagangan orang. Dengan berpegang pada kriteria Permensos No. 8 Tahun 2012, pemerintah dan masyarakat di wilayah seperti  Sambong, Cepu, Randublatung, hingga Jati dapat lebih jeli dalam melakukan pendataan dan memberikan perlindungan bagi mereka yang terjebak dalam lingkaran eksploitasi ini.