Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan, Luka Terselubung di Jantung Bangsa

 

Memutus Rantai Senyap, Menelisik Anatomi Kekerasan terhadap Anak di Indonesia

Realita di Balik Pintu Tertutup

Kekerasan terhadap anak bukanlah sekadar isu kriminalitas; ia adalah tragedi kemanusiaan yang mengancam fondasi masa depan sebuah bangsa. Di wilayah Cepu Raya hingga pelosok Nusantara, fenomena ini sering kali terkubur dalam "budaya diam". Namun, untuk mengatasinya, kita harus berani mendefinisikannya dengan jernih, baik secara bahasa maupun secara hukum.

Menelisik Definisi, Dari Leksikal hingga Gramatikal

Secara leksikal, jika kita merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "anak" adalah keturunan kedua atau manusia yang masih kecil. "Korban" didefinisikan sebagai orang yang menderita akibat suatu kejadian atau perbuatan. Sementara "kekerasan" diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik.

Secara gramatikal, frasa "anak yang menjadi korban tindak kekerasan" menempatkan anak sebagai subjek pasif yang menerima dampak dari sebuah tindakan eksternal yang agresif. Penggunaan kata kerja "menjadi" menunjukkan adanya proses perubahan status dari kondisi aman menjadi kondisi terancam, yang menegaskan bahwa kekerasan bukanlah sifat alami dari kehidupan anak, melainkan sebuah intervensi negatif yang merusak tumbuh kembang mereka.

Perspektif Internasional, Standar Perlindungan Global

Organisasi internasional seperti UNICEF dan WHO memandang kekerasan terhadap anak sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang mendasar. Merujuk pada Konvensi Hak Anak (CRC) dari PBB, kekerasan mencakup segala bentuk pengabaian, perlakuan salah, hingga eksploitasi.

WHO menekankan bahwa kekerasan tidak hanya berupa serangan fisik, tetapi juga "kekuasaan" yang digunakan secara sengaja, yang mengakibatkan kerugian nyata bagi kesehatan, kelangsungan hidup, dan martabat anak. Dunia internasional sepakat bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab kolektif yang melintasi batas-batas domestik.

Bedah Regulasi, Permensos No 8 Tahun 2012

Di Indonesia, instrumen hukum yang sangat spesifik mengenai hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No 8 Tahun 2012. Regulasi ini memberikan definisi operasional yang menjadi kompas bagi pekerja sosial dan aparatur hukum dalam melakukan pendataan dan penanganan.

Berdasarkan Permensos tersebut, anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah adalah,

"Anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial."

Kriteria Utama Korban

Permensos ini menggarisbawahi empat kriteria krusial yang harus kita pahami bersama:

1. Batasan Usia: Individu (laki-laki maupun perempuan) yang berusia di bawah 18 tahun. Ini selaras dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

2. Intensitas Perlakuan: Mereka yang sering mendapat perlakuan kasar dan kejam, yang berakibat pada cedera fisik maupun trauma psikologis yang mendalam.

3. Trauma Seksual dan Penganiayaan: Anak yang pernah mengalami penganiayaan fisik secara langsung atau menjadi korban pemerkosaan/kekerasan seksual.

4. Eksploitasi Ekonomi: Anak yang dipaksa bekerja di luar kemauannya, yang merampas hak mereka untuk bermain dan belajar.

Bullying, Kekerasan Non-Fisik yang Sering Terabaikan

Dalam konteks "lingkungan sosial terdekat" yang disebutkan dalam Permensos, bullying atau perundungan menjadi isu yang sangat relevan. Bullying merupakan bentuk kekerasan psikologis dan sosial yang sistematis.

Meskipun terkadang tidak meninggalkan memar di kulit, bullying mengakibatkan luka pada "rohani" anak. Hal ini menyebabkan anak merasa tidak aman di lingkungan sekolah atau bermainnya, sehingga kebutuhan dasarnya untuk bersosialisasi secara sehat (sebagaimana amanat Permensos) menjadi tidak terpenuhi. Perlakuan salah yang dilakukan oleh teman sebaya tetap dikategorikan sebagai kegagalan lingkungan sosial dalam melindungi anak.

Dampak Jangka Panjang, Runtuhnya Kesejahteraan Sosial

Kekerasan pada anak menciptakan efek domino. Secara jasmani, anak mungkin mengalami cacat permanen. Namun, secara rohani dan sosial, anak kehilangan kepercayaan pada orang dewasa dan dunia sekitarnya. Mereka berisiko mengalami gangguan kecemasan, depresi, hingga potensi menjadi pelaku kekerasan di masa depan jika tidak mendapatkan rehabilitasi yang tepat.

---

Kesimpulan

Memahami definisi dan kriteria menurut Permensos No 8 Tahun 2012 adalah langkah awal bagi kita semua—khususnya bagi warga di Cepu Raya—untuk lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan di sekitar kita. Perlindungan anak bukan sekadar tugas pemerintah, melainkan manifestasi dari nilai etis dan logis kita sebagai manusia.