Gebrakan Sinkronisasi Data, Kemensos Eliminasi 1,9 Juta Penerima Bansos 'Siluman'

JAKARTA – Pemerintah mengambil langkah drastis dalam membenahi karut-marut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengonfirmasi bahwa sedikitnya 1,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) telah dicoret dari daftar penerima bantuan sosial pada triwulan II tahun 2025.

Langkah ini diambil setelah proses verifikasi ulang mengungkap adanya tingkat inclusion error yang signifikan. "Presiden ingin apa yang diberikan ini tepat sasaran, sampai kepada mereka yang memang membutuhkan bantuan pemerintah dan memang berhak," ujar Gus Ipul usai rapat terbatas di Istana Presiden, Senin (2/6/2025).

Audit Lintas Instansi 

Data yang menjadi dasar eksekusi ini merupakan hasil konsolidasi masif antara Badan Pusat Statistik (BPS), Kemensos, Kemendikdasmen, dan tinjauan Nota Keuangan RAPBN 2025. Program besar seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako menjadi sorotan utama karena ditengarai banyak dinikmati oleh kalangan yang secara ekonomi sudah tidak layak menerima bantuan.

Selain membersihkan data "penerima mampu", Gus Ipul juga menekankan perbaikan pada sisi exclusion error. Pemerintah tengah menyisir warga yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan namun selama ini terlempar dari sistem (unregistered).

Stimulus Ekonomi Menengah 

Di saat yang bersamaan, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan pengucuran paket stimulus ekonomi sebesar Rp24,44 triliun. Dana ini dialokasikan untuk menjaga daya beli masyarakat selama periode libur sekolah Juni-Juli 2025. Transformasi data ini diharapkan dapat mengalihkan kebocoran anggaran bansos untuk memperkuat jaring pengaman sosial yang lebih akurat dan berdampak nyata pada pertumbuhan ekonomi nasional.